Senin, 27 April 2015 
Kilas Berita

Berita Utama

[+]

DIKLAT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (sap) BERBASIS AKRUAL BAGI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

30/01/2015 – 11:17

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 dima diatur bahwa setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 64 Tahun 2013 dimana pemerintah daerah melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun 2015 merupakan kebijakan baru yang belum familiar dengan pemeriksa maupun pelaku keuangan di pemerintahan. […]


Berita Lainnya

[+]

    Tingkatan Opini yang dikeluarkan BPK


    Opini yang dikeluarkan oleh BPK memiliki berbagai tingkatan, mulai dari yang paling baik sampai yang tidak mendapatkan opini. Laporan pemeriksaan yang baik atau wajar dan tidak memiliki penyimpangan sama sekali diberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)” atau WTP. Opini “Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)” atau WDP diberikan kepada laporan keuangan yang baik dan wajar, […]